SUKABUMI–Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Sukabumi memastikan seluruh pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) diberikan secara gratis tanpa pungutan biaya apa pun. Masyarakat juga diminta tidak ragu melaporkan apabila menemukan indikasi praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum petugas.
Kepala Disdukcapil Kota Sukabumi, Adrian Hariadi, menegaskan komitmen tersebut sebagai bagian dari upaya memberikan pelayanan publik yang transparan, mudah, dan maksimal kepada masyarakat. <span;>Menurutnya, Disdukcapil Kota Sukabumi telah menyediakan sekitar 20 jenis layanan administrasi kependudukan.
Seluruh layanan tersebut dirancang agar dapat diakses masyarakat dengan prosedur yang jelas dan tidak berbelit-belit.” Kami sudah berkomitmen bahwa seluruh layanan Dukcapil gratis dan tidak ada pungutan apa pun. Kami berharap masyarakat bisa mengurus sendiri dokumen kependudukannya agar mengetahui langsung proses dan prosedurnya,” ujarnya Senin (16/11/2026).
Adrian mengimbau masyarakat agar tidak menggunakan jasa perantara dalam mengurus dokumen kependudukan. Sebab, kondisi tersebut dikhawatirkan membuka peluang bagi pihak tertentu untuk mengatasnamakan Disdukcapil dan meminta sejumlah uang kepada masyarakat.
Disdukcapil kata Adrian membuka ruang pengaduan seluas-luasnya apabila masyarakat menemukan dugaan pungli maupun pelayanan yang tidak sesuai ketentuan. Masyarakat diminta menyampaikan laporan secara jelas, termasuk mencantumkan identitas oknum yang diduga terlibat serta bukti pendukung agar dapat ditindaklanjuti.
“Kalau memang ada dugaan pungli, silakan informasikan langsung kepada saya atau melalui nomor khusus pengaduan. Kami membutuhkan informasi, nama, dan bukti supaya bisa melakukan tindak lanjut, termasuk proses penegakan disiplin apabila terbukti ada aparatur yang melakukan pelanggaran,” ungkap Adrian. Ia mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan khusus yang disertai bukti kuat mengenai dugaan pungli di lingkungan Disdukcapil Kota Sukabumi.
Meski demikian, Adrian menegaskan setiap laporan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Selain persoalan pungli, ia juga merespons informasi mengenai anggapan bahwa pelayanan administrasi kependudukan masih lambat dan berbelit-belit. Ia meminta masyarakat menyampaikan secara langsung apabila mengalami kendala agar dapat segera dicarikan solusi.
Bahkan terang Adrian untuk kebutuhan yang bersifat mendesak atau darurat, masyarakat dapat menghubungi dirinya maupun kepala bidang yang menangani pelayanan terkait.
“Kami ingin memberikan pelayanan sebaik mungkin. Jangan sampai ada masyarakat yang kecewa terhadap layanan kami. Kalau memang ada kekurangan, silakan sampaikan langsung agar bisa segera kami perbaiki,” tuturnya.
Adapun masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan dapat memanfaatkan sejumlah kanal resmi, yakni SP4N-Lapor melalui lapor.go.id, WhatsApp/SMS di 0895622007041, serta telepon/faksimile (0266) 218268
Pengaduan juga dapat disampaikan melalui layanan tatap muka dengan petugas, kotak pengaduan di kantor Disdukcapil, email dkcs3272@yahoo.com, website disdukcapil.sukabumikota.go.id, Facebook disducapi.kotasmi, dan Instagram @disdukcapil_kotasmi.
Melalui keterbukaan kanal pengaduan tersebut, Disdukcapil Kota Sukabumi berharap masyarakat semakin mudah memperoleh layanan administrasi kependudukan sekaligus ikut mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik agar tetap bersih dari praktik pungli.













