SUKABUMI – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Sukabumi, Danny Ramdhani, menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan program Pemberdayaan Pembangunan Rukun Warga (P2RW) pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Hal itu disampaikan saat mengikuti rapat pembahasan APBD 2026 di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Selasa (25/11/2025).
Danny mengungkapkan keprihatinannya setelah mengetahui anggaran program P2RW tidak tercantum dalam rancangan APBD 2026 yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Sukabumi. Padahal, menurutnya, program tersebut menjadi satu-satunya skema pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat di tingkat lingkungan, terutama untuk pembangunan gang, drainase, dan fasilitas permukiman.
“P2RW itu kami butuh anggaran Rp. 8,9 miliar. Kemarin sudah kami tanyakan ke Pak Sekda, dan ternyata anggaran itu tidak ada. Saya berharap program ini tetap ada, karena kita tidak punya program lain selain P2RW yang bisa membangun di tingkat lingkungan,” ujar Danny dalam rapat.
Danny menegaskan, jika P2RW benar-benar dihapus, maka pembangunan fisik di tingkat RT dan RW pada 2026 akan nol. Kondisi tersebut, katanya, akan menimbulkan banyak aduan serta proposal dari masyarakat yang belum dapat dipenuhi karena tidak adanya alokasi anggaran.
“Kalau tidak ada skema lain berarti tahun 2026 nol pembangunan di lingkungan. Dan ini pasti akan jadi masalah bagi dewan dan pemerintah daerah. Banyak proposal dari masyarakat tidak bisa ditangani,” tegasnya.
Danny juga meminta dukungan seluruh pimpinan DPRD dan Pemerintah Kota Sukabumi agar mempertahankan P2RW dengan nilai minimal Rp. 8,9 miliar, bahkan jika memungkinkan dinaikkan menjadi Rp. 30 juta per RW.
“Harapan kami minimal 8,9 dulu, walaupun idealnya naik dari 25 juta menjadi 30 juta. Saya yakin Pak Hasan dan rekan-rekan juga merasakan manfaat besar dari P2RW karena ini satu-satunya program yang menyentuh langsung lingkungan,” pungkasnya.
Rapat pembahasan APBD 2026 akan kembali dilanjutkan dalam rangka penyempurnaan usulan prioritas serta penyesuaian kebutuhan pembangunan daerah.
