Evaluasi Pelaporan Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2023 dan sosialisasi SCenariO Planning untuk Perencanaan Pembangunan Inklusif di Kota Sukabumi (Scoppi) digelar di Ruang Pertemuan Bappeda Kota Sukabumi, Selasa (4/7/2023).
Kegiatan yang dihadiri langsung Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi ini dalam rangka mendorong inovasi di setiap perangkat daerah dan berharap perencanaan pembangunan melibatkan kalangan difable dan pemuda. Momen tersebur dihadiri pula Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Reni Rosyida Muthmainnah dan Asda Bidang Administrasi Setda Kota Sukabumi Iskandar.
” Sesuai ketentuan, Kepala daerah wajib melaporkan inovasi dan ketika jadi kewajiban harus didistribusikan kepada seluruh SKPD maupun BUMD,” ujar Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi dalam arahannya. Makanya sebagai kepala daerah ia meminta seluruh pimpinan SKPD hadir dalam momen tersebut.
Setiap tahun terang Fahmi, ekpektasi masyarakat semakin besar dan masyarakat mudah menyampaikan keluhan di media sosial. Sehingga bukan hanya diketahui di Sukabumi tapi dunia.
Itulah sebabnya terang Fahmi, terjadi disrupsi transformasi dalam reformasi birokrasi. Dibutuhkan aparatur responsif dan adaftif, merespon apa yang diharaplan masyarakat.
” Kesigapan dan kecepatan pelayanan terutama aparatur di wilayah. Dalam kontek itu dibutuhkan inovasi di tiap SKPD,” ungkap Fahmi. Ia menitipkan jangan merasa nyaman dengan status PNS, karena msyarakat akan melihat kepercayaan publik yang akan meningkat ketika aparatur responsif dan adaptif.
Menurut Fahmi, menguatkan inovasi tercantum juga dalam RPJM misi 4 kewajiban aparatur melakukan transformasi. Kepala daerah melaporkan inovasi kepada pemerintah pusat.
Selain itu kata Fahmi, pemda mempunyai ketergantungan fiskal kepada pemerintah pusat dan kota tidak punya potensi SDA. ” Ketika mendapatkan prestasi inovasi, maka akan mendapatkan apresiasi bantuan keuangan,” jelasnya.
Intinya, inoviasi mengikuti ekpektasi masyarakat dan menghadapi ketergantungan fiskal. Mari kuatkan inovasi dan kalau ada satu tambah lagi. Sebab kalau makin banyak maka pelayanan publik akan terfasilitasi.
Fahmi mengatakan, momen ini juga sosialisasi perencanaan pembangunan inklusif ada perwal dan arahan dari kementrian. Perencanan pembangunan harus didasarkan pembangunan inklusif, jangan sampai dilakukan tidak menyentuh warga berkebutuhan khusus, pemuda dan kalangan marginal.
Saat ini kata Fahmi, ada kendala minimnya keterlibatan penyandang disalibitas dalam perencanaan pembangunan. Hal ini terkendala sistemik, anggaran menyasar kebutuhan difabel, dan data tumpa.h tindih dan stigma.
Di sisi lain ada pada pemuda yakni tidak banyak remaja masuk organisasi kemasyarakatan atau dalam forum perencanaan Kese patan peluang kerja terbatas dan minimnta literasi dan rendahnya idealis.
