SUKABUMI– Palang Merah Indonesia (PMI) memperkuat kapasitas relawan dan pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi melalui peningkatan kemampuan membaca data iklim dan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS).
Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan Analisis Data Iklim dan Sistem Peringatan Dini yang digelar selama dua hari, 11-12 September 2026. Kegiatan diselenggarakan PMI Kota Sukabumi sebagai bagian dari Open RiverCam Pilot Research dengan dukungan Palang Merah Amerika (American Red Cross).
Pelatihan difokuskan pada kemampuan peserta memahami informasi iklim, mengidentifikasi potensi risiko bencana, serta menerjemahkan data pemantauan menjadi langkah kesiapsiagaan dan tindakan dini. Peserta berasal dari berbagai tingkatan jaringan PMI, mulai dari PMI Kota Sukabumi, PMI Kabupaten Cianjur, PMI Provinsi Jawa Barat, PMI Pusat, hingga perwakilan Palang Merah Amerika.
Kegiatan juga melibatkan sejumlah mitra strategis, di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), serta guru dari sejumlah sekolah yang telah dilengkapi perangkat pemantauan curah hujan.
Keterlibatan lintas sektor dinilai penting untuk membangun sistem peringatan dini yang tidak berhenti pada pengumpulan data, tetapi mampu menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan.
Salah satu materi dalam pelatihan disampaikan I Putu Santikayasa, PhD, mengenai penerapan sistem peringatan dini berbasis informasi curah hujan.
Menurut Santikayasa, keberadaan alat pemantau cuaca saja belum cukup untuk membangun sistem peringatan dini yang efektif. “Data iklim perlu diterjemahkan menjadi informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan. Hal ini merupakan bagian penting dari sistem peringatan dini yang efektif,” katanya.
Ia menjelaskan, sistem peringatan dini merupakan rangkaian proses yang saling terhubung. Proses tersebut mencakup pemantauan, analisis data, penyebaran peringatan, komunikasi risiko, hingga tindakan dini.
Dengan demikian, data yang dikumpulkan dari perangkat pemantauan harus diolah sehingga dapat memberikan gambaran mengenai potensi ancaman yang mungkin terjadi. Dalam pelatihan tersebut, peserta juga mempelajari karakteristik kekeringan yang dapat terjadi akibat defisit curah hujan dalam jangka panjang.
Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi ketersediaan air bagi masyarakat. Pemahaman terhadap data iklim juga diperlukan untuk mengantisipasi risiko kebakaran hutan dan lahan serta cuaca ekstrem.
Sejumlah faktor seperti kondisi atmosfer, suhu, kelembapan, curah hujan, dan ketersediaan bahan yang mudah terbakar dapat saling berinteraksi sehingga meningkatkan potensi terjadinya bencana.
Sementara itu, perangkat pemantauan curah hujan yang telah dipasang di sejumlah sekolah di Sukabumi diharapkan menjadi bagian dari jaringan pengamatan lokal. Data dari perangkat tersebut dapat memberikan informasi tambahan mengenai kondisi hujan dan cuaca di wilayah sekitar sekolah.
Keterlibatan guru dalam pelatihan juga diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai pemeliharaan sekaligus pemanfaatan perangkat pemantauan tersebut. Ke depan, data yang dihasilkan dapat menjadi informasi tambahan bagi lembaga dan pemangku kepentingan dalam menilai potensi terjadinya banjir, longsor, maupun bencana hidrometeorologi lainnya.
Kolaborasi antara organisasi kemanusiaan, pemerintah, pengelola sumber daya air, institusi pendidikan, dan masyarakat pun menjadi bagian penting dalam membangun sistem peringatan dini yang lebih efektif dan responsif.
