SUKABUMI —Ratusan pengemudi ojek online (ojol) Maxim Sukabumi mendatangi Gedung DPRD Kota Sukabumi, Rabu (16/9/2026). Mereka menyuarakan keresahan terkait penurunan pendapatan dan meminta perusahaan menghentikan sementara pendaftaran mitra baru.
Aksi tersebut diterima Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Feri Astrina, Asda Administrasi Pemkot Sukabumi Imran Wardhani, Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, serta Kepala Cabang Maxim Sukabumi Ridho.
Perwakilan driver, Brother Jeng mengatakan, moratorium pendaftaran mitra baru menjadi salah satu tuntutan utama dalam aksi tersebut. Menurut dia, jumlah driver yang terus bertambah dalam beberapa tahun terakhir berdampak terhadap pendapatan pengemudi yang semakin menurun.
“Kami menuntut agar pendaftaran mitra baru dihentikan dan ditutup. Setop pendaftaran baru sebelum kesejahteraan kami diperbaiki,” ujarnya. Ia mengatakan persoalan tersebut sebenarnya telah disampaikan kepada pihak Maxim sejak 2022.
Namun, menurut dia, jawaban yang diterima masih berkaitan dengan mekanisme supply and demand atau keseimbangan antara jumlah mitra dan permintaan pengguna jasa.
“Kami sudah menyampaikan persoalan ini sejak 2022. Jawabannya tetap sama, pendaftaran berdasarkan suplai dan permintaan pengguna jasa serta kondisi sosial ekonomi daerah,” katanya.
Kondisi tersebut, lanjut dia, membuat para driver merasa perlu menyampaikan tuntutan secara langsung kepada perusahaan dan pemerintah daerah. Ia menggambarkan pendapatan sebagian driver saat ini yang menurutnya tidak sebanding dengan waktu kerja.
“Penghasilan kami kurang dari Rp100.000 per hari, dari jam 06.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB. Bahkan bisa mendapatkan Rp45.000 sehari saja sudah dianggap bagus,” ujarnya. Para driver kemudian meminta DPRD dan Pemerintah Kota Sukabumi ikut mendorong adanya kebijakan yang dapat menciptakan keseimbangan antara jumlah mitra, kebutuhan pengguna jasa, dan tingkat pendapatan pengemudi.
Selain persoalan pendaftaran mitra baru, driver Maxim juga mempersoalkan potongan atas setiap order. Mereka menyebut Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 mengatur batas maksimal potongan sebesar 8 persen.
Namun, menurut mereka, terdapat biaya layanan tambahan yang disebut Platform V dengan nominal Rp1.200 per order. Driver menilai biaya tambahan tersebut membuat total potongan yang mereka tanggung menjadi sekitar 13 persen.
” Ketika tidak ada Platform V, potongannya kembali normal menjadi 8 persen sesuai Perpres. Kami meminta Platform V di Kota Sukabumi segera ditutup,” kata perwakilan driver. Mereka juga mempertanyakan alasan layanan tersebut diterapkan di sejumlah daerah, termasuk Sukabumi, Surakarta, dan Tasikmalaya.
Para pengemudi meminta DPRD dan pemerintah daerah turut melakukan evaluasi terhadap mekanisme potongan dan biaya layanan tersebut. Tuntutan ketiga berkaitan dengan program TURBO Prioritas yang disebut para driver sebagai program berbayar.
Menurut mereka, driver diwajibkan membayar Rp15.000 untuk mengikuti program dengan durasi tiga jam.
Program tersebut dinilai memberatkan karena driver yang tidak mengikuti program disebut mengalami penurunan jumlah order yang masuk. “Kami meminta Program TURBO Prioritas di Kota Sukabumi dihapus. Program yang memberatkan dan merugikan driver jangan dipaksakan,” ujar penanggung jawab aksi, Hatta.
Para driver berharap DPRD Kota Sukabumi dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan mempertemukan mereka bersama pihak Maxim dan pemerintah daerah. “Kami datang ke Kantor DPRD Kota Sukabumi. Kami minta wakil rakyat mendengarkan kami,” kata Hatta.
Dalam aksinya, para driver merangkum tuntutan mereka dalam tiga poin, yakni moratorium pendaftaran mitra baru, evaluasi potongan tarif dan layanan tambahan, serta penghapusan program TURBO yang dinilai membebani pengemudi.
Mereka berharap ada solusi konkret agar keberlangsungan layanan transportasi daring tetap berjalan, sekaligus memberikan pendapatan yang layak bagi para mitra pengemudi.
