SUKABUMI— Anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Danny Ramdhani, menyoroti penggunaan data desil sebagai salah satu dasar penentuan penerima bantuan pemerintah. Hal itu disampaikan Danny dalam Hearing Dialog Komisi III DPRD Kota Sukabumi bersama BPKPD, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPS, dan BPJS Kesehatan di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Selasa (15/9/2026).
Danny menilai terdapat persoalan dalam sistem klasifikasi desil yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satunya adalah perbedaan kondisi ekonomi antara masyarakat yang masuk dalam satu desil dengan desil lainnya yang dinilai terlalu tipis.
Menurut dia, perbedaan pengeluaran antarkelompok desil yang hanya mencapai ratusan ribu rupiah belum tentu menggambarkan perbedaan tingkat kesejahteraan secara nyata. “Selisih perbedaan pengeluaran anggaran dari satu desil ke desil lain sangat kecil, bahkan ratusan ribu. Padahal nilai sekarang itu Rp100.000, Rp200.000, Rp300.000 sehari bisa habis,” ujar Danny.
Ia mengatakan, kondisi tersebut menjadi persoalan ketika klasifikasi desil digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah seseorang berhak mendapatkan bantuan pemerintah atau tidak.
Danny mengingatkan, kondisi ekonomi warga di lapangan tidak selalu sesuai dengan data administratif. Ada masyarakat yang masuk dalam desil tertentu, tetapi kehidupannya masih sulit dan membutuhkan bantuan.
“Kami melihat ada persoalan yang perlu menjadi perhatian serius dalam penggunaan data desil sebagai dasar penentuan penerima bantuan pemerintah,” kata Danny. Perubahan rasio maupun mekanisme klasifikasi data juga berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan bisa saja tidak lagi masuk dalam kriteria hanya karena terjadi perubahan indikator atau pemutakhiran data. “Perubahan kriteria dan mekanisme penilaian juga berpotensi membuat sebagian masyarakat kehilangan hak untuk mendapatkan bantuan, bukan karena kehidupannya sudah sejahtera, tetapi karena perubahan indikator dan klasifikasi data,” tuturnya.
Danny menegaskan pentingnya data dalam memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran. Namun, data tersebut harus mampu mencerminkan kondisi riil masyarakat. Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap sistem penilaian desil agar klasifikasi yang digunakan benar-benar menggambarkan kesenjangan kondisi ekonomi warga.
“Jangan sampai perbedaan satu desil dengan desil lainnya terlalu sempit sehingga masyarakat yang kondisi ekonominya sebenarnya tidak jauh berbeda justru mendapatkan perlakuan yang berbeda,” tegas Danny. Ia juga mengusulkan agar rentang penilaian antardesil dibuat lebih jelas sehingga perbedaan klasifikasi memiliki dasar yang lebih kuat.
“Idealnya, range atau rentang penilaian antar-desil dibuat lebih jelas dan memiliki perbedaan yang lebih signifikan, serta tetap mempertimbangkan kondisi faktual masyarakat di lapangan,” jelas Danny. Ia berharap persoalan tersebut dapat disampaikan kepada pemerintah pusat sehingga kebijakan terkait pemutakhiran dan penggunaan data desil tidak menimbulkan persoalan baru di daerah.
“Saya berharap sampaikan kepada pusat terkait dengan hal ini bahwa kami di daerah dengan kebijakan itu sangat terbebani. Mudah-mudahan disampaikan kondisi ini, jangan sampai kemudian ada gelombang kekecewaan terkait dengan perubahan rasio ini,” ujar Danny. Ia yang juga Ketua DPD PKS Kota Sukabumi itu menegaskan, perubahan sistem pendataan seharusnya tidak membuat masyarakat miskin semakin sulit memperoleh perlindungan sosial.
“Data memang penting, tetapi data harus menggambarkan realitas kehidupan warga, bukan justru membuat warga yang masih membutuhkan bantuan kehilangan haknya,” katanya. “Jangan sampai perubahan sistem data membuat masyarakat miskin semakin sulit mendapatkan perlindungan,” jelasnya.
