SUKABUMI–Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Jawa Barat menyoroti sejumlah persoalan yang masih membelit sekolah swasta. Di antaranya yang paling serius yakni minimnya jumlah siswa di sejumlah sekolah.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Kerja BMPS Jawa Barat bertema “Perkuat Kolaborasi, Inovasi, dan Tata Kelola Melalui Tour of Duty Menuju BMPS Jabar yang Bermanfaat dan Bermartabat” di Aula SMA Al Azhar Kota Sukabumi, Sabtu (19/9/2026). Momen tersebut dihadiri Wali kota Sukabumi, Ayep Zaki, Ketua BMPS Jawa Barat, Dr. H. R. Agus Sriyanta dan para pengurus BMPS dari Kota/Kabupaten Sukabumi dan Cianjur.
Ketua BMPS Jawa Barat Agus Sriyanta, menilai persoalan minimnya siswa tidak bisa hanya dilihat dari sisi penerimaan peserta didik baru (PPDB). Menurutnya, ada persoalan kebijakan, pemerataan sarana dan prasarana, hingga kualitas pendidikan yang harus dibenahi secara menyeluruh.
Agus mengatakan, kebijakan pemerintah yang berorientasi pada penerimaan siswa dalam jumlah besar secara tidak langsung berdampak terhadap keberlangsungan sekolah swasta. ”Pemerintah saat ini membuat kebijakan menerima siswa yang begitu banyak. Lebih banyak konsen ke kuantitas pendidikan, sedangkan kami berbicara tentang kualitas pendidikan,” ujarnya.
Namun kata Agus, BMPS tidak ingin persoalan tersebut hanya dijadikan alasan untuk mengeluh. Sekolah swasta harus berbenah dan meningkatkan daya saing.
“Kami swasta harus meng-upgrade diri. Kami tidak mau berkeluh kesah. Supaya bisa berkompetisi dengan sekolah lain, termasuk sekolah negeri, kita harus meningkatkan kualitas,” ungkap Agus. Peningkatan itu, tidak hanya menyangkut kualitas guru. Sarana dan prasarana sekolah juga harus mendapat perhatian serius.
Agus menegaskan, persoalan pendidikan di Jawa Barat jauh lebih luas dibanding sekadar persoalan PPDB. “Permasalahan pendidikan di Jawa Barat ini bukan hanya masalah PPDB. Yang paling utama adalah pemerataan sarana dan prasarana pendidikan serta pemerataan kualitas pendidikan,” katanya.
Lebih lanjut Agus menilai kualitas pendidikan hingga kini belum sepenuhnya merata, baik antara wilayah perkotaan dengan daerah terpencil maupun antarsekolah.
Menurutnya, terdapat sekolah yang mendapatkan siswa dengan kualitas input yang baik, sementara sekolah lainnya harus menerima siswa dengan kondisi akademik yang berbeda. Karena itu, pemerataan menjadi pekerjaan penting pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
Di tengah perubahan teknologi yang semakin cepat, BMPS Jabar juga mulai mendorong sekolah swasta untuk memperkuat kemampuan sumber daya manusia di bidang digital. Salah satunya melalui pelatihan coding dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) bagi guru dan kepala sekolah.
Pelatihan tersebut menjadi bagian dari kegiatan BMPS Jabar yang menggandeng Intel dan Acer. Program ini dirancang untuk membantu pengelola sekolah swasta beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
“Ini akan menjadi bagian penting. Kami melaksanakannya di seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Barat,” ujar Agus.
BMPS Jabar menargetkan program tersebut menjangkau 27 kabupaten/kota melalui delapan titik pelaksanaan. Tahap awal dilaksanakan di Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Sukabumi. Selanjutnya, program akan berlanjut ke wilayah Bekasi, Purwakarta, Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, serta sejumlah daerah lainnya.
Antusiasme peserta disebut cukup tinggi. Dari kuota sekitar 100 peserta, pendaftar mencapai 132 orang. “Ini menunjukkan program tersebut sangat diminati guru dan kepala sekolah,” kata Agus.
Menurut Agus, penguatan kemampuan coding dan AI bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi menjadi bagian dari strategi meningkatkan daya saing sekolah swasta.
BMPS Jabar berharap penguatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pendidikan, serta pembenahan sarana dan prasarana dapat berjalan beriringan sehingga sekolah swasta mampu bertahan sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Jawa Barat.
