SUKABUMI— Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Sukabumi Raya menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota Sukabumi dan Gedung DPRD Kota Sukabumi, Kamis (17/9/2026) sore. Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan transparansi pengelolaan pemerintahan dan penggunaan anggaran daerah.
Wakabid Politik, Hukum, dan HAM GMNI Sukabumi Raya, Gilang Tribuana mengatakan, salah satu tuntutan utama mereka adalah meminta Pemkot Sukabumi membuka secara transparan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI serta menindaklanjuti temuan yang dinilai berkaitan dengan kerugian daerah. GMNI juga mendesak pembubaran Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan (TKPP).
Menurut Gilang, keberadaan tim tersebut perlu dievaluasi karena mahasiswa mempertanyakan dasar hukum, mekanisme pemberian honorarium, serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. “Kita meminta transparansi terkait LHP BPK RI, kemudian pembubaran Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan karena menurut kajian kami tidak jelas legal standing, honorarium, serta juklak dan juknisnya,” katanya.
Gilang mengatakan tuntutan tersebut merupakan hasil kajian yang telah dilakukan GMNI Sukabumi Raya sejak Februari 2025. Menurut dia, aksi pada Kamis merupakan aksi ke-10 yang dilakukan kelompok mahasiswa tersebut.
Sebelumnya, GMNI juga mengaku telah menempuh jalur normatif melalui rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Kota Sukabumi. Dari proses tersebut, DPRD disebut telah membentuk panitia kerja (Panja) untuk menelisik persoalan terkait TKPP dan menghasilkan rekomendasi evaluasi.
“Kita sudah mulai melakukan aksi dan kajian sejak Februari 2025. Ini sudah yang ke-10 kalinya. Kita juga sudah menempuh langkah normatif melalui RDP dengan DPRD,” ujarnya.
Dalam aksi di Balai Kota, mahasiswa berharap dapat bertemu langsung dengan Wali Kota Sukabumi. Namun, menurut Gilang, tuntutan mereka belum mendapat tanggapan langsung dari Wali Kota.
Sementara itu, saat mendatangi DPRD Kota Sukabumi, mahasiswa memperoleh penjelasan dari anggota DPRD Kota Sukabumi Inggu Sudeni bahwa lembaga legislatif akan terlebih dahulu melakukan rapat pimpinan untuk menentukan tindak lanjut terhadap aspirasi yang disampaikan. Respons tersebut dinilai belum menjawab substansi tuntutan yang mereka sampaikan.
Gilang mengatakan mahasiswa akan terus mengawal persoalan tersebut. “Kita ini mahasiswa, salah satu fungsinya adalah check and balance terhadap pemerintah. Ketika tidak ada tindak lanjut, kita akan melakukan langkah selanjutnya, termasuk mengupayakan pelaporan kepada aparat penegak hukum,” katanya.
GMNI Sukabumi Raya terang Gilang, membawa 11 poin tuntutan dalam aksi tersebut. Selain transparansi LHP BPK dan evaluasi TKPP, tuntutan mereka juga berkaitan dengan persoalan yang menurut kajian mahasiswa berpotensi menimbulkan kerugian terhadap anggaran daerah. Ia menegaskan, mahasiswa akan terus mengawal persoalan tersebut melalui jalur yang tersedia.
“Kami akan terus mengawal dan mendorong agar persoalan-persoalan yang kami sampaikan mendapatkan tindak lanjut yang jelas,” ujarnya.
