SUKABUMI – Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Kohar, memanfaatkan masa reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026, Sabtu (07/02/2026), untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyampaikan sejumlah catatan strategis terkait optimalisasi fungsi DPRD dan arah kebijakan Pemerintah Kota Sukabumi ke depan.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 yang meliputi Kecamatan Gunungpuyuh dan Warudoyong ini membeberkan lima isu utama yang dinilainya krusial bagi keberlanjutan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Isu pertama yang menjadi sorotan Abdul Kohar adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) murni sebagai fondasi menuju kemandirian fiskal daerah. Ia mendorong Wali Kota Sukabumi agar lebih lincah dan progresif dalam menghadirkan investor berskala besar, sekaligus memaksimalkan komunikasi dan lobi ke pemerintah provinsi maupun pusat.
Menurutnya, strategi tersebut penting agar pemerintah daerah tidak menjadikan pajak sebagai satu-satunya tumpuan pendapatan yang justru berpotensi membebani masyarakat.
“Penetapan potensi pajak harus dilakukan secara rasional dan profesional, bukan sekadar membebani warga,” tegas Abdul Kohar.
Isu kedua yang disorot adalah tingginya angka pengangguran di Kota Sukabumi yang diperkirakan telah mencapai sekitar 15 ribu orang. Abdul Kohar menilai, persoalan ini sulit diurai tanpa inovasi kebijakan yang lebih berani, terlebih dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja.
Ia memaparkan, dari total anggaran Disnaker sekitar Rp5,5 miliar, sebagian besar terserap untuk belanja pegawai mencapai Rp3,9 miliar, serta pembiayaan BPJS dan kebutuhan lainnya sekitar Rp750 juta. Kondisi ini menyisakan anggaran kurang dari Rp300 juta untuk pelatihan calon tenaga kerja migran, dengan target peserta mencapai 3.500 orang.
“Tanpa pendekatan yang lebih rasional dan alternatif kebijakan yang kreatif, program penurunan pengangguran hanya akan menjadi angin surga,” kritiknya.
Isu ketiga menyangkut pembangunan infrastruktur, khususnya akses jalan menuju wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi. Abdul Kohar secara khusus menyoroti kondisi Jalan Merbabu di Kelurahan Karangtengah yang dinilai perlu menjadi prioritas perbaikan karena berdampak langsung pada mobilitas warga dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Keempat, persoalan pengelolaan sampah juga menjadi perhatian serius. Abdul Kohar mendorong pemerintah daerah agar tidak setengah hati dalam menangani masalah tersebut, baik dari sisi kebijakan maupun alokasi anggaran.
“Masalah sampah tidak bisa diselesaikan pemerintah saja. Perlu kolaborasi semua pihak, termasuk partisipasi aktif masyarakat untuk membangun kesadaran bersama,” ujarnya.
Isu kelima yang diangkat adalah akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan capaian Universal Health Coverage (UHC) Kota Sukabumi yang telah mendekati 80 persen, Abdul Kohar menegaskan pentingnya memastikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) BPJS Pemda benar-benar aktif dan tepat sasaran.
Menurutnya, jaminan kesehatan akan sangat membantu warga selama difokuskan untuk masyarakat yang benar-benar sakit dan tidak mampu secara ekonomi.
Menutup kegiatan reses, Abdul Kohar menyampaikan bahwa agenda yang digelar di Kelurahan Karangtengah tersebut dihadiri lebih dari 500 konstituen. Selain menyerap aspirasi, reses juga dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi sekaligus konsolidasi tim dan simpatisan yang selama ini turut berkontribusi dalam kerja-kerja legislasi dan pengawasan di DPRD Kota Sukabumi.
