BANDUNG – Mahasiswa Bandung Raya yang tergabung dalam Koalisi Nalar Muda (KNM) Jawa Barat menggelar diskusi publik bertema “Revisi KUHAP: Antara Kepastian Hukum dan Tantangan Demokrasi” di Armor Coffee, Bandung, Jumat (22/8/2025).
Forum ini menghadirkan perwakilan DPRD Jawa Barat/Kota Bandung, KPU Jawa Barat, KPU Kota Bandung, akademisi hukum tata negara, serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.
Diskusi membahas implikasi revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta demokrasi di Indonesia.
Diskusi publik ini bertujuan untuk memperluas pemahaman mahasiswa mengenai urgensi revisi KUHAP, sekaligus menjadi ruang analisis kritis terhadap implikasinya bagi kepastian hukum dan kehidupan demokrasi di Indonesia.
Melalui forum ini, mahasiswa diharapkan dapat berinteraksi langsung dengan DPRD, KPU, dan akademisi hukum, sehingga tercipta dialog yang konstruktif dan terbuka.
Dari diskusi ini pula, Mahasiswa Bandung Raya mendorong lahirnya rekomendasi pemikiran mahasiswa yang dapat menjadi kontribusi nyata dalam proses perumusan kebijakan hukum di masa depan.
Ketua KNM, Faisal Cahyadi, menekankan bahwa kegiatan ini menjadi wadah strategis bagi mahasiswa untuk menyampaikan gagasan kritis terkait revisi KUHAP.
“Kami ingin mahasiswa hadir bukan hanya sebagai peserta, tapi juga sebagai mitra kritis yang memberikan gagasan bagi arah revisi KUHAP. Peran mahasiswa penting untuk memastikan revisi ini tetap berorientasi pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Sekretaris KNM, Tedi Diharja, menambahkan bahwa revisi KUHAP menyangkut langsung kepentingan publik sehingga harus dikawal secara terbuka.
“Diskusi ini adalah upaya kolektif mahasiswa Jawa Barat untuk memastikan revisi KUHAP tidak keluar dari semangat demokrasi. Hukum harus hadir sebagai pelindung, bukan sebagai alat pelemahan terhadap hak warga negara,” tegasnya.
Koalisi Nalar Muda (KNM) adalah organisasi independen berbasis mahasiswa dan pemuda di Jawa Barat. KNM berfokus pada riset, advokasi, dan forum diskusi kritis untuk mengawal kebijakan publik. Organisasi ini berkomitmen menjadi mitra strategis masyarakat dalam memastikan kebijakan tetap transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
