BANDUNG – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat digelar di Kota Bandung, hari ini, Senin (22/4/2024).
Musrenbang kali ini digelar dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025.
Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin berharap musrenbang yang berlangsung hari ini bisa menjadi titik dimulainya pembangunan Jabar yang lebih maju lagi.
“Pelaksanaan musrenbang ini menjadi tahapan penting sebagai landasan perencanaan pembangunan Provinsi Jabar selama 20 tahun ke depan,” ungkap Bey Machmudin saat membuka Musrenbang Provinsi Jabar di Trans Luxury Hotel Bandung.
Bey juga menekankan soal keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam proses pembangunan.
Ia menuturkan, dalam 20 tahun ke depan, dunia akan mengalami perubahan besar dan tentunya akan memengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan.
Dimana terdapat sembilan megatren Jabar tahun 2045 yang diprediksi akan berdampak signifikan, yakni soal demografi, sumber daya alam, penduduk kelas menengah, keuangan internasional, urbanisasi, perubahan iklim, geopolitik dan geoekonomi, perdagangan internasional hingga disrupsi teknologi.
Salah satu isu yang mengemuka, dalam mewujudkan Jabar Emas 2045, adalah pemanfaatan bonus demografi yang sudah dimulai dan puncaknya pada 2030 dengan jumlah penduduk produktif sebanyak 37,63 juta jiwa atau 66,26 persen.
“Bonus demografi ini diharapkan menjadi sumber daya pembangunan yang berkualitas dan produktif,” kata Bey.
“Oleh karena itu persiapan matang, sepeti investasi yang tepat, kebijakan yang bijaksana, dan tindakan yang berkelanjutan diperlukan untuk menguatkan potensi positif ini,” tambahnya.
Maka musrenbang penting untuk menjaring masukan konkret dari berbagai pihak, termasuk pimpinan DPRD, Bupati/Wali Kota se-Jabar, unsur perangkat daerah, Bappeda kabupaten/ kota, perguruan tinggi, dan unsur masyarakat lainnya.
Sejumlah capaian Indikator Makro Pembangunan yang berhasil dicapai Jabar pada tahun 2023 disampaikan Bey Machmudin pada kesempatan itu, mulai dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat 0,61 poin menjadi 74,24 poin dibandingkan tahun 2022.
Kemudian Laju Pertumbuhan Ekonomi melambat 0,45 poin menjadi 5 persen dibandingkan tahun 2022, namun melampaui target 4,35 persen.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun 0,87 poin menjadi 7,44 persen dibandingkan tahun 2022.
Kemudian persentase tingkat kemiskinan turun dari 8,06 persen pada tahun 2022 menjadi 7,62 persen.
Ketimpangan pendapatan atau gini rasio menjadi 0,425 poin dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,417 poin.
PDRB per kapita meningkat menjadi Rp52,65 juta dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp49,14 juta.
“Dari enam indikator daerah, empat indikator meningkat dibandingkan 2022,” ujarnya.
Sementara itu terdapat enam isu strategis pembangunan daerah tahun 2025-2045, yakni green dan blue economy, kualitas SDM, kesenjangan pembangunan dan infrastruktur layanan dasar, keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan, keberlanjutan penataan ruang hingga kualitas tata kelola pemerintahan.
Di samping itu terdapat isu besar lain yang menyertai pembangunan, khususnya di tahun 2025 antara lain RPD 2024-2026 (masa transisi), UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Daerah, transisi tahun politik serta kondisi ekonomi yang tidak menentu yang dipengaruhi ekonomi global dan nasional.
“Maka tema pembangunan Jawa Barat 2025 adalah pemerataan pembangunan untuk mendukung kemajuan masyarakat Jawa Barat,” ungkapnya.
Selanjutnya, Bey Machmudin memaparkan target indikator makro Jabar tahun 2025 yang diharapkan dapat dicapai.
IPM ditargetkan mampu mencapai 74,39 poin, Laju Pertumbuhan Ekonomi antara 4,96 persen hingga 5,37 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) antara 6,42 persen hingga 6,99 persen, persentase penduduk miskin antara 5,85 persen hingga 6,46 persen.
Kemudian Indeks Gini Rasio 0,419 hingga 0,425 poin dan pendapatan per kapita ditargetkan mencapai Rp57,14 juta.
“Semoga musrenbang ini menjadi wadah berharga untuk menjaring masukan demi menyempurnakan RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025 agar menjadi pedoman yang berkualitas dan terimplementasi dengan baik,” harap Bey.
Birokrasi berdampak
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menekankan soal birokrasi berdampak. Artinya, proses birokrasi harus mempunyai efek yang dapat dirasakan dampaknya bagi pembangunan yang lebih berkemajuan.
“Kita tidak boleh lagi terjebak ditumpukan kertas, tapi harus sampai kepada produktivitas,” kata Azwar Anas.
“Presiden berharap birokrasi ini lincah karena banyak pekerjaan kita yang mestinya dikerjakan satu tiga langkah, tapi hari ini sampai enam langkah,” tambahnya.
Oleh karena itu, ujar Azwar, reformasi birokrasi menjadi kunci agar Indonesia bisa melompat bersaing dengan negara maju lainnya.
Pada musrenbang ini, Menpan dan RB menginginkan diperbaiki tumpang tindih kebijakan di birokrasi pemda karena bisa menyebabkan SDM maupun juga sumber daya anggaran pemerintah mengalami keborosan.
Dengan demikian tak terelakkan diperlukan penyederhanaan proses bisnis. Di samping itu digitalisasi, rantai birokrasi juga harus diefektifkan.
“Musrenbang jangan hanya jadi proses teknokratis, tapi harus berdampak. Kita harus mengubah paradigma dari orientasi input menjadi orientasi outcome,” tegas Azwar Anas.
Sementara itu Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat mengatakan, seluruh target capaian pembangunan hanya akan didapat dengan kolaborasi dan kebersamaan antar pemangku kepentingan.
“Sebagaimana yang menjadi kesepakatan kita, Visi Jawa Barat Tahun 2045, yakni Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia dan Berkelanjutan. Visi tersebut hanya bisa kita wujudkan apabila semua pemangku kepentingan mampu berkolaborasi, koordinasi dalam satu orkestrasi yang harmonis serta saling mendukung,” tutur Taufik.
