Wakil Wali Kota Sukabumi Andri S Hamami menghadiri Kegiatan Rapat Koordinasi Peran kejaksaan selaku jaksa pengacara negara, di Opproom Setda Rabu (17/5/2023)
Hadir dalam rapat koordinasi bidang hukum yang mengusung tema “sosialisasi peran dan fungsi kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara” ini, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Inspektorat, para Staf Ahli, Asisten Daerah Kota Sukabumi, Kepala OPD dan Kepala Bagian serta para staf Kejaksaan Negeri. L
” Peranan kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara sangat penting dalam penyelesaian hukum perdata maupun hukum tata usaha negara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar Wakil Wali Kota Sukabumi Andri S Hamami.
Beberapa perangkat daerah telah melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan kejaksaan negeri kota sukabumi sebagai langkah awal dalam koordinasi bidang hukum perdata maupun tata usaha negara. Hal ini sebagai bentuk Semangat menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik sejalan dengan misi keempat pembangunan jangka menengah kota sukabumi 2018 2023.
” Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, (good governance) dan inovatif, yang mana tujuan dari misi tersebut adalah terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel, meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan meningkatnya,” terangnya.
Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk publik. Tata pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk publik.
” Untuk melaksanakan prinsip good governance and clean government, maka pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (/ndependen),” paparnya.
Selain itu juga menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
” Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara/daerah yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang atau jasa pemerintah” jelasnya.
