Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan fungsi sertifikat yang diberikan kepada peserta retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang. Menurutnya, sertifikat tersebut hanya menjadi bukti bahwa peserta telah mengikuti pembekalan.
“Enggak ada, itu kan untuk bekal mereka nanti. Kalau yang lulus berarti mereka penuh (mengikuti retret), tergantung juga daya tangkap masing-masing,” ujar Tito di Kompleks Akmil, Senin (24/2) malam.
Tito menambahkan bahwa mengikuti retret sejak awal tidak menjamin peserta dapat memahami seluruh materi yang diberikan. Sementara itu, mereka yang datang terlambat dipastikan melewatkan sejumlah materi penting dalam pembekalan.
“Kalau ikut terus sakit kemudian di kamar aja ya enggak dapat apa-apa juga. Ada juga yang memiliki daya tangkap bagus. Variasi tiap-tiap orang,” kata Tito.
“Yang kelemahannya yang datang terlambat, ya dia enggak bisa mengikuti yang kemarin. Caranya dia harus berusaha buat nanya-nanya kepada yang lain. Kan bahan pembicara kita bagi, ya dia harus belajar lagi,” lanjut mantan Kapolri itu.
Selain mengejar materi yang tertinggal, para peserta di sisa waktu retret juga harus membangun komunikasi dan jaringan dengan kepala daerah lainnya.
“Cuma bagi yang lulus itu kami anggap apresiasi mereka sudah mengikuti hampir semuanya. Yang lain, tetap kami hargai, tapi sertifikatnya kehadiran saja,” ujar Tito.
“(Sertifikat) telah mengikuti saja, enggak ada kata-kata lulusnya. Sebagai apresiasi saja,” tambahnya.
Sejumlah kepala daerah yang dilantik pada 20 Februari 2025 tidak semuanya hadir sejak awal retret yang berlangsung mulai 21 Februari. Beberapa peserta datang terlambat, termasuk beberapa bupati, wali kota, dan gubernur dari PDIP.
Sebanyak 17 orang baru tiba pada Minggu (23/2) malam. Sehari setelahnya, 19 orang lainnya menyusul ke Akmil, termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.
